Karo, Mediasimoraya.com – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, memberikan penekanan khusus terhadap penguatan peran Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Dairi. Dalam sebuah pertemuan strategis yang berlangsung di Gedung Budaya Kompleks Kantor Bupati Dairi pada Kamis (4/6/2026), Wihaji menegaskan bahwa pendampingan intensif terhadap keluarga yang berisiko stunting menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Wihaji menjelaskan bahwa persepsi masyarakat mengenai stunting seringkali keliru karena hanya dipandang sebagai masalah tinggi badan anak yang tidak optimal. Padahal, dampak stunting jauh lebih kompleks karena menyentuh aspek kognitif dan kualitas hidup jangka panjang. Oleh karena itu, ia menginstruksikan agar intervensi dilakukan secara komprehensif dan dini, mulai dari tahap pendampingan calon pengantin, pengawasan ibu hamil, perawatan ibu menyusui, hingga pemantauan tumbuh kembang balita.
Dalam arahannya, Menteri Wihaji menekankan bahwa peran Kader Pendamping Keluarga sangat strategis karena mereka merupakan ujung tombak pemerintah yang bersentuhan langsung dengan dinamika di lapangan. Menurutnya, keberhasilan penurunan angka stunting tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan top-down dari pemerintah pusat, melainkan sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran intervensi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung keluarga-keluarga yang membutuhkan pendampingan intensif.
Sebagai langkah konkret untuk mempercepat target tersebut, Wihaji memperkenalkan dan mendorong implementasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang dikenal dengan program GENTING. Program prioritas dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN ini mengusung semangat gotong royong dengan mengajak berbagai elemen masyarakat untuk menjadi orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting. Melalui GENTING, diharapkan tercipta generasi yang sehat, cerdas, dan kuat melalui peningkatan kepedulian kolektif terhadap pencegahan stunting.
Program GENTING dirancang untuk memberikan dukungan yang menyeluruh, mencakup bantuan nutrisi dan non-nutrisi. Bantuan nutrisi difokuskan pada pemenuhan gizi esensial bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita guna memastikan asupan gizi yang cukup selama 1.000 hari pertama kehidupan. Sementara itu, bantuan non-nutrisi menyasar perbaikan infrastruktur dasar seperti bedah rumah, penyediaan jamban sehat, pembangunan dapur sehat, akses air bersih, serta pemberian edukasi dan pemberdayaan ekonomi keluarga agar kemandirian finansial keluarga dapat terjaga.
Langkah kolaboratif ini diambil karena pemerintah menyadari bahwa stunting adalah masalah multifaktorial. Persoalan gizi buruk seringkali berakar dari kondisi sanitasi yang buruk, lingkungan yang tidak sehat, serta tingkat kesejahteraan keluarga yang rendah. Dengan melibatkan BUMN, BUMD, sektor swasta, komunitas, perguruan tinggi, hingga media, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem pendukung yang mampu menjamin hak tumbuh kembang optimal bagi setiap anak Indonesia.
Kegiatan Temu Kader Pendamping Keluarga ini dihadiri oleh ratusan kader TPK, unsur pemerintah daerah, serta penyuluh keluarga berencana dari wilayah Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas dan motivasi para kader agar pendampingan yang dilakukan lebih efektif dan memberikan dampak nyata terhadap penurunan prevalensi stunting di wilayah Sumatera Utara.
Secara analisis, langkah integrasi antara pendampingan kader dan program orang tua asuh melalui GENTING menunjukkan pergeseran strategi pemerintah dari sekadar bantuan sosial menjadi pendekatan berbasis pemberdayaan komunitas. Dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat kelas menengah melalui skema orang tua asuh, beban pembiayaan intervensi gizi tidak lagi hanya bertumpu pada APBN/APBD, tetapi menjadi tanggung jawab sosial bersama. Implikasinya, keberlanjutan program ini akan sangat bergantung pada sejauh mana transparansi penyaluran bantuan dan efektivitas koordinasi antara kader di lapangan dengan para donatur atau orang tua asuh tersebut.
Jika model kolaborasi ini berhasil diterapkan di Dairi dan Pakpak Barat, maka pola ini dapat menjadi prototipe bagi daerah lain dalam mengatasi stunting melalui pendekatan sosial yang lebih humanis dan inklusif. Penguatan peran kader sebagai jembatan informasi dan pengawas lapangan akan memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tepat guna, sehingga target penurunan prevalensi stunting nasional dapat tercapai lebih cepat.
Artikel ini dikembangkan dari laporan berbagai sumber untuk mediasimoraya.com dengan penambahan analisis dan konteks.
