Denpasar, Mediasimoraya.com – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali mengambil langkah proaktif dengan memperketat pengawasan sektor perdagangan strategis guna mengantisipasi lonjakan inflasi menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan 2026. Melalui intensifikasi survei terhadap 45 komoditas utama, pemerintah provinsi bersama pelaku usaha lokal tengah merancang kebijakan harga tetap (fixed price) untuk mencegah praktik spekulasi harga di tengah lonjakan permintaan yang menjadi karakteristik khas musim libur keagamaan terbesar di Pulau Dewata tersebut.
Kepala Disperindag Bali, I Gede Ketut Arimbawa, menegaskan bahwa pemantauan khusus diarahkan pada barang kebutuhan pokok serta komoditas penunjang wisata. Berdasarkan data internal, sejumlah barang telah menunjukkan tren kenaikan harga hingga 15 persen jika dibandingkan dengan periode triwulan pertama 2025. Kenaikan paling signifikan terjadi pada produk perkebunan lokal seperti kelapa, pandan, dan bambu rarang, yang merupakan komponen esensial dalam pelaksanaan upacara adat Hindu. Selain komoditas fisik, koreksi harga juga mulai terlihat pada tiket masuk destinasi wisata budaya serta kuliner tradisional seiring dengan meningkatnya minat kunjungan wisatawan.
“Kita telah melakukan monitoring terhadap 45 komoditas strategis yang umumnya mengalami fluktuasi harga menjelang Galungan-Kuningan,” ujar Arimbawa dalam sebuah konferensi pers virtual. Sebagai solusi, Disperindag membangun koordinasi intensif dengan produsen lokal dan pedagang pasar tradisional untuk menetapkan mekanisme harga tetap. Langkah preventif ini bertujuan meminimalisir praktik markup liar yang berpotensi merugikan konsumen sekaligus menjaga daya beli masyarakat, sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Namun, kebijakan stabilitas harga ini menghadapi tantangan nyata di tingkat akar rumput. Para pelaku usaha mikro mengeluhkan tekanan biaya produksi dan logistik yang turut melonjak. Seorang pedagang kelapa asal Desa Penaro, Gianyar, mengungkapkan bahwa kenaikan harga jual merupakan konsekuensi logis dari naiknya biaya bahan baku dan transportasi. Fenomena ini menggarisbawahi kompleksitas rantai pasok, di mana kebijakan harga di tingkat hilir (downstream) harus diimbangi dengan solusi konkret bagi tantangan di sisi hulu (upstream) agar tidak membebani produsen kecil.
Secara historis, tekanan inflasi menjelang perayaan besar di Bali memiliki basis data yang kuat. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali menunjukkan bahwa pada periode serupa tahun 2024, konsumsi masyarakat meningkat rata-rata 8,2 persen. Kebutuhan perlengkapan upacara adat dalam jumlah besar, ditambah lonjakan kunjungan wisatawan yang mencapai 30 persen dibandingkan bulan biasa, menciptakan tekanan permintaan yang masif. Meskipun aktivitas ekonomi ini memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah, siklus musiman ini secara simultan membuat pasar lokal menjadi rentan terhadap inflasi.
Sebagai referensi, pemerintah provinsi merujuk pada keberhasilan kebijakan serupa saat libur Idul Fitri 2025, di mana penetapan harga tetap mampu menekan volatilitas harga selama lebih dari dua pekan. Meski demikian, evaluasi menunjukkan masih adanya celah regulasi, terutama pada sektor transportasi dan penginapan yang belum sepenuhnya terkontrol. Pengalaman tersebut menjadi dasar bagi Disperindag untuk memperkuat koordinasi lintas instansi agar perlindungan harga kali ini menjadi lebih komprehensif.
Analisis ekonomi menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian harga yang bersifat insidental atau musiman cenderung hanya menjadi solusi jangka pendek. Sejumlah akademisi dari Universitas Udayana menyarankan agar mekanisme fixed price diintegrasikan ke dalam sistem pasar secara berkelanjutan. Jika pengendalian harga hanya dilakukan secara sporadis, distorsi pasar akan terus terjadi setiap kali memasuki periode transisi hari raya, sehingga stabilitas ekonomi yang fundamental sulit tercapai.
Di sisi lain, perayaan Galungan dan Kuningan kini telah bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang vital melalui konsep ekonomi adat. Data Dinas Pariwisata Provinsi Bali mencatat bahwa pada periode 2024, aktivitas ekonomi terkait upacara adat mampu menghasilkan pendapatan rata-rata Rp1,2 miliar per hari bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Hal ini membuktikan bahwa ritual tradisional bukan sekadar manifestasi spiritual, melainkan arena transaksi ekonomi skala besar yang memerlukan tata kelola regulasi matang agar keuntungan terdistribusi secara adil.
Dari perspektif global, stabilitas harga menjadi kunci dalam reposisi Bali sebagai destinasi wisata internasional pasca-pandemi. Pakar pariwisata dari Universitas Indonesia mengingatkan bahwa segmen wisatawan seperti backpacker dan keluarga sangat sensitif terhadap fluktuasi biaya hidup. Lonjakan harga yang tajam dapat memberikan citra negatif terhadap daya tarik Bali. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan Disperindag tidak hanya berdampak pada kesejahteraan warga lokal, tetapi juga pada daya saing Bali dalam persaingan destinasi dunia.
Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari Asosiasi Pengusaha Kuliner Bali (APKB). Ketua APKB menyatakan bahwa penerapan harga tetap akan memberikan kepastian hukum dan bisnis bagi penyedia jasa boga, sekaligus mengurangi ketidakpastian biaya bahan baku musiman yang selama ini menjadi kendala utama pengusaha kuliner.
Dengan berbagai langkah proaktif tersebut, diharapkan Bali dapat menyambut Galungan dan Kuningan 2026 dengan kondisi ekonomi yang lebih stabil dan inklusif. Kestabilan harga kini dipandang sebagai indikator keberhasilan pemerintah dalam menyeimbangkan pasokan dan permintaan, sekaligus menjaga harmoni sosial antara kepentingan ekonomi lokal dan kenyamanan wisatawan. Kolaborasi antara birokrasi, pelaku usaha, dan masyarakat adat menjadi prasyarat mutlak agar momentum suci ini memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Artikel ini dikembangkan dari laporan berbagai sumber untuk mediasimoraya.com dengan penambahan analisis dan konteks.
