Yogyakarta, Mediasimoraya.com – Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Pemerintah Kota Yogyakarta (DIY) punya target besar untuk membebaskan kawasan Malioboro dari asap kendaraan bermotor (KB) pada akhir November 2026. Inti pencapaian ini adalah merealisasi Zona Emisi Rendah (Low Emission Zone/LEZ) sebagai upaya mengurangi polusi udara dan mengembangkan transportasi berkelanjutan di ikon wisata kota tersebut.
“Jadi kan di sana low emission zone. Yang boleh melintas hanya kendaraan darurat, becak kayuh, becak listrik, lalu juga Trans Jogja. Untuk Trans Jogja juga kita upayakan nanti ada tambahan bus listriknya, supaya layanan semakin baik,” terangkan Chrestina Erni Widyastuti, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY, dalam konfirmasinya pada Rabu (3/6/2026). Kebijakan ini menyasar kendaraan pribadi dan bentor motor, yang nantinya diizinkan hanya untuk transportasi darurat atau layanan khusus.
Pembatasan total KB di Malioboro merupakan bagian dari upaya mendukung strategi kebersihan lingkungan dan peningkatan kualitas udara. Di tengah tantangan, Dishub DIY membuka ruang kolaborasi bagi perusahaan swasta dan BUMN untuk mendukung program ini. Sebagai langkah awal, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah memberikan bantuan CSR berupa pendanaan kepada provinsi, yang kemudian disalurkan ke pengemudi becak listrik melalui koperasi resmi.
Selain itu, Dishub juga mengundang berbagai pihak untuk turun tangan, terutama dalam rangka memperluas jumlah kendaraan listrik yang tersedia. Salah satu tujuan jangka pendek yang diundang adalah optimalisasi keberadaan becak listrik sebagai alternatif transportasi yang ramah lingkungan. Namun, pemerintah mengakui bahwa untuk mencapai target ini, infrastruktur pengisian daya harus dikembangkan lebih lanjut.
Sebuah video demonstrasi yang dirilis pemerintah menunjukkan skenario operasional Malioboro tanpa KB. Di video, pengemudi becak listrik dan Trans Jogja dilihat beroperasi tanpa kendaraan pribadi yang melewati kawasan tersebut. Namun, implementasi ini memerlukan koordinasi tebal antara pihak pemerintah dan pihak swasta.
Pemerintah juga sedang menyiapkan sistem pengawasan ketat dengan menggunakan kamera CCTV dan sensor lingkungan untuk memastikan keselamatan dari kebijakan ini. “Kami akan menggunakan teknologi untuk memantau emisi kendaraan dan memastikan keselamatan bagi masyarakat,” sebut Chrestina Erni Widyastuti.
Dampak kebijakan ini diharapkan tidak hanya mengurangi polusi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menarik lebih banyak wisatawan ke pusat kota. Namun, ada kekhawatiran bahwa penundaan penyelenggaraan transportasi konvensional bisa mengganggu aktivitas ekonomi di Malioboro dan sekitarnya.
“Kami sadar bahwa perubahan ini akan membutuhkan waktu dan kesabaran. Namun, kami yakin bahwa dengan kerja sama yang tegas, Malioboro akan menjadi contoh kota yang ramah lingkungan dan modern,” tambahkan dia.
Kebijakan ini juga merupakan bagian dari komitmen DIY dan Yogyakarta dalam mewujudkan kota yang lebih bersih dan berkelanjutan. Namun, pemerintah menghargai bahwa implementasi ini memerlukan waktu lebih lama karena butuh sejumlah persiapan infrastruktur dan edukasi bagi masyarakat.
Selain Malioboro, DIY juga sedang menyiapkan pola transportasi berkelanjutan di kawasan lain seperti Jalan Malioboro-Jalan Malioboro Utara. Namun, Malioboro menjadi prioritas karena statusnya sebagai pusat ekonomi dan wisata kota.
Pemerintah juga menyarankan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini dengan beralih menggunakan transportasi listrik. “Kami mengundang masyarakat untuk berubah pola transportasi mereka, terutama untuk transportasi kota,” ujar Chrestina Erni Widyastuti.
Program ini merupakan bagian dari upaya DIY untuk mencapai target sejumlah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam hal lingkungan hidup dan perkotaan yang berkelanjutan.
Tampakannya, kebijakan ini akan sangat berdampak pada berbagai pihak, mulai dari pengemudi bentor, pelaku bisnis, hingga masyarakat yang berkomitmen untuk beralih ke transportasi yang lebih ramah lingkungan.
