Jayapura, Mediasimoraya.com – Sebanyak 253 peserta dari Kabupaten dan Kota Jayapura mengikuti pelatihan petugas lapangan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, kata Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, pada Kamis (4/6/2026). Acara yang dibuka secara resmi oleh Rustan Saru ini menjadi bagian penting dalam rangkaian persiapan sensus ekonomi nasional yang diamanatkan pemerintah pusat untuk dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Rustan Saru menegaskan bahwa Sensus Ekonomi memiliki peran strategis sebagai basis data utama bagi perumusan kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional. “Sensus Ekonomi menjadi fondasi bagi perencanaan pembangunan, pemerataan program, hingga alokasi anggaran sektor ekonomi yang tepat sasaran,” ujarnya. Ia menambahkan, pelatihan ini tidak hanya menekankan pada aspek teknis pengumpulan data, melainkan juga pada kemampuan komunikasi petugas agar dapat memperoleh informasi yang akurat dari responden.
Selama tiga hari intensif, peserta pelatihan diberikan materi tentang metodologi sensus, teknik wawancara, etika kerja lapangan, serta penggunaan perangkat digital untuk pencatatan data. Instruktur dari BPS menjelaskan prosedur standar operasional, termasuk cara mengatasi tantangan geografis khas Papua seperti aksesibilitas wilayah terpencil dan keragaman bahasa. “Kami ingin memastikan setiap petugas mampu beradaptasi dengan kondisi lapangan yang beragam, sehingga data yang terkumpul bersih, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata salah satu instruktur BPS yang tidak disebutkan namanya.
Rustan Saru menekankan pentingnya dukungan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tokoh adat, hingga lembaga swadaya masyarakat, untuk mempermudah akses petugas ke rumah tangga responden. “Kerjasama lintas sektor akan meminimalisir hambatan logistis dan meningkatkan partisipasi masyarakat,” ujarnya. Ia berharap tidak ada kendala signifikan yang mengganggu proses sensus, mengingat data yang dihasilkan akan menjadi acuan bagi perencanaan pembangunan jangka panjang.
Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi sensus pertama yang mengintegrasikan teknologi GIS (Geographic Information System) dan aplikasi mobile berbasis cloud, memungkinkan real‑time monitoring dan verifikasi data. BPS Kota Jayapura berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memastikan keamanan data serta kepatuhan pada standar internasional. “Inovasi ini akan mempercepat proses pengolahan data, sekaligus meningkatkan akurasi dibandingkan sensus sebelumnya,” jelas pejabat BPS setempat.
Para peserta, yang sebagian besar berasal dari dinas perencanaan, dinas ekonomi, serta lembaga statistik daerah, menyatakan antusiasme tinggi terhadap pelatihan. “Saya merasa lebih siap menghadapi tantangan lapangan setelah memahami prosedur dan teknik wawancara yang tepat,” kata Siti Nurhaliza, salah satu peserta pelatihan. Sejumlah peserta juga menyoroti pentingnya pelatihan komunikasi interpersonal, mengingat keberagaman budaya dan bahasa di Papua yang dapat memengaruhi responden.
Analisis awal menunjukkan bahwa pelatihan ini dapat memperkecil risiko kesalahan pencacahan data, yang pada sensus sebelumnya pernah menjadi isu utama. Dengan petugas yang terlatih secara menyeluruh, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan alokasi anggaran sektor ekonomi, seperti program peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengembangan infrastruktur ekonomi di daerah terpencil.
Secara historis, sensus ekonomi di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005, dan sejak itu menjadi instrumen penting untuk mengukur dinamika sektor produksi, konsumsi, serta distribusi pendapatan. Pelaksanaan sensus 2026 ini menandai peningkatan frekuensi dan cakupan geografis, terutama di wilayah timur Indonesia, yang selama ini kurang terwakili dalam data statistik nasional.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, provinsi, serta pemangku kepentingan lokal, diharapkan Sensus Ekonomi 2026 di Jayapura dapat menghasilkan data yang komprehensif, akurat, dan dapat diandalkan untuk perencanaan pembangunan yang lebih inklusif. Keberhasilan sensus ini tidak hanya akan memperkuat basis data ekonomi nasional, tetapi juga membuka peluang bagi investasi dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran di Papua.
Artikel ini dikembangkan dari laporan berbagai sumber untuk mediasimoraya.com dengan penambahan analisis dan konteks.
