Tehran, Mediasimoraya.com – Nilai tukar mata uang Iran terus terpuruk pada pekan ini, dengan rial resmi terdepresiasi hampir 40 persen terhadap dolar AS dibandingkan tahun lalu, sementara tolan—unit uang baru yang dipakai secara informal oleh warga—meningkatkan perannya dalam transaksi sehari-hari. Penurunan tajam ini dipicu gabungan antara sanksi ekonomi yang diperketat oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, serta inflasi tahunan yang melaju di atas 50 persen, menimbulkan kekhawatiran akan spiralisme krisis moneter yang dapat menggerogoti daya beli rakyat.
Bank Sentral Iran (CBI) mengumumkan pada Senin (4 Juni) bahwa nilai tukar resmi rial terhadap dolar berada pada level 45.000 rial per dolar, naik dari 32.000 pada awal tahun. Sementara itu, pasar gelap—yang menjadi acuan utama bagi pedagang dan konsumen—mencatat nilai tukar mencapai 70.000 rial per dolar. Kondisi ini memaksa banyak warga beralih menggunakan toman, satuan yang secara resmi tidak diakui namun setara dengan 10.000 rial, sebagai cara praktis mengatasi fluktuasi nilai tukar yang ekstrem. “Kami sudah tidak lagi menghitung dalam rial, karena angka-angka yang muncul sudah terlalu besar untuk dipahami,” ujar Ahmad Reza, pedagang kecil di Pasar Grand Bazaar, menambahkan bahwa penggunaan toman kini menjadi standar tidak resmi di antara para pedagang.
Pemerintah Tehran berupaya menstabilkan situasi dengan mengumumkan paket kebijakan moneter baru, termasuk penyesuaian suku bunga dan pengetatan likuiditas perbankan. Menteri Keuangan, Ali Bagheri, menyatakan dalam konferensi pers bahwa langkah-langkah tersebut ditujukan untuk menahan laju inflasi dan mengurangi tekanan pada rial. “Kami sedang berkoordinasi dengan lembaga keuangan internasional yang bersedia bekerja di luar kerangka sanksi, sambil memperkuat cadangan devisa melalui peningkatan ekspor non‑minyak,” katanya. Namun, analis ekonomi menilai bahwa kebijakan tersebut belum cukup mengatasi akar masalah, yakni sanksi sekunder yang menutup akses Iran ke pasar keuangan global serta kebijakan fiskal domestik yang masih bergantung pada subsidi energi.
Sanksi terbaru yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat pada bulan Mei, menargetkan sektor teknologi tinggi dan industri pertahanan, serta memperketat batasan pada transaksi perbankan lintas negara. Kebijakan ini menghambat kemampuan perusahaan Iran untuk memperoleh perangkat keras dan software penting, sekaligus menurunkan arus masuk investasi asing. Akibatnya, nilai tukar rial tertekan semakin dalam, memicu lonjakan harga barang impor dan memperparah inflasi. “Setiap kali ada tambahan sanksi, pasar merespon dengan penurunan nilai tukar secara instan,” kata Dr. Leila Hosseini, pakar ekonomi di Universitas Tehran. “Hal ini menimbulkan efek domino pada harga barang konsumsi, terutama makanan pokok seperti beras dan gula, yang kini melambung lebih dari 30 persen dalam tiga bulan terakhir.”
Kondisi inflasi yang melaju tinggi menambah beban rumah tangga. Survei yang dilakukan oleh Badan Statistik Nasional (STATIST) menunjukkan bahwa 68 persen rumah tangga Iran mengaku mengalami penurunan daya beli sejak awal tahun. Kenaikan harga barang kebutuhan dasar memaksa sebagian keluarga mengurangi konsumsi makanan bergizi dan menunda pembayaran pendidikan anak. “Kami terpaksa mengurangi pembelian daging dan sayuran, beralih ke makanan kaleng yang lebih murah,” keluh Fatemeh, seorang ibu rumah tangga di Isfahan. Fenomena ini memperdalam kesenjangan sosial, karena kelas menengah yang sebelumnya stabil kini terdesak oleh tekanan harga.
Di tengah tekanan tersebut, adaptasi masyarakat terhadap toman menjadi contoh kreativitas ekonomi informal. Meskipun tidak diakui secara resmi, penggunaan toman memudahkan perhitungan dalam transaksi harian, mengurangi kebutuhan menulis angka nol yang berulang-ulang. Praktik ini juga memunculkan aplikasi mobile lokal yang menampilkan kurs tukar rial‑toman secara real‑time, membantu pedagang dan konsumen menilai nilai tukar pasar secara lebih akurat. Namun, penggunaan satuan tak resmi ini menimbulkan risiko hukum, karena otoritas moneter tetap menegakkan larangan penggunaan mata uang selain rial dalam laporan keuangan resmi.
Secara historis, Iran pernah mengalami krisis mata uang yang serupa pada akhir 1990-an, ketika nilai tukar rial jatuh drastis akibat perang Iran‑Irak dan sanksi internasional. Pada masa itu, pemerintah meluncurkan program devaluasi terkontrol dan reformasi struktural, termasuk liberalisasi harga energi. Meskipun berhasil menstabilkan nilai tukar dalam jangka pendek, kebijakan tersebut menimbulkan inflasi yang tinggi dan menurunkan kepercayaan publik. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bagi pembuat kebijakan saat ini, namun perbedaan konteks geopolitik—terutama tekanan sanksi sekunder yang lebih intensif—menjadikan solusi tradisional kurang memadai.
Analisis para pakar menyoroti bahwa tanpa resolusi diplomatik yang mengurangi tekanan sanksi, Iran akan terus terperangkap dalam siklus depresiasi mata uang dan inflasi. “Solusi jangka panjang memerlukan dialog politik yang mengarah pada pencabutan sebagian sanksi, serta diversifikasi ekonomi yang lebih luas, terutama di sektor non‑minyak,” ujar Dr. Mohammad Reza, ekonom senior di Institut Penelitian Kebijakan Ekonomi. Ia menambahkan bahwa reformasi struktural, termasuk penataan subsidi energi dan peningkatan transparansi fiskal, menjadi prasyarat penting untuk memulihkan kepercayaan investor.
Sementara itu, masyarakat Iran terus mencari cara bertahan. Kelompok koperasi lokal di kota-kota kecil mulai memproduksi barang kebutuhan dasar secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada impor yang semakin mahal. Inisiatif ini tidak hanya membantu menurunkan beban biaya hidup, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan manufaktur skala kecil. “Kami menanam gandum di pekarangan rumah untuk mengurangi pembelian beras,” kata Hassan, ketua koperasi di kota Shiraz. Upaya semacam ini menunjukkan bahwa meski berada di bawah tekanan ekonomi yang berat, daya tahan sosial tetap menjadi faktor penting dalam menghadapi krisis.
Dengan nilai tukar rial yang terus menurun dan inflasi yang belum terkendali, prospek ekonomi Iran dalam beberapa bulan ke depan tampak penuh tantangan. Pemerintah harus menyeimbangkan antara kebijakan moneter yang ketat dan langkah-langkah stimulus yang dapat menggerakkan pertumbuhan, sambil terus mencari ruang diplomatik untuk meredakan sanksi. Bagi warga, adaptasi terhadap toman dan inisiatif ekonomi lokal menjadi strategi bertahan yang esensial, meski tidak dapat sepenuhnya menutup dampak tekanan eksternal.
Artikel ini dikembangkan dari laporan berbagai sumber untuk mediasimoraya.com dengan penambahan analisis dan konteks.
