Jakarta, Mediasimoraya.com – Dalam rentang waktu satu pekan, tiga kasus tragis yang melibatkan kekerasan terhadap anak menggemparkan publik Indonesia. Peristiwa di Cianjur, Bekasi, dan Makassar mengungkap luka mendalam atas rapuhnya perlindungan terhadap anak-anak di negeri ini. Kasus-kasus ini tidak hanya menyoroti kebrutalan tindakan kekerasan, tetapi juga mendorong kita untuk memahami lebih dalam tentang istilah ‘filisida’ dan upaya preventif yang krusial.
Tragedi pertama terjadi di Cianjur, Jawa Barat, di mana seorang remaja putri berusia 16 tahun, SK, ditemukan tewas di dalam kamar. Dugaan awal mengarah pada bunuh diri, namun penyelidikan polisi mengungkap adanya indikasi kekerasan seksual. Ayah tiri korban, Oman, menjadi buronan utama karena diduga menjadi orang terakhir yang bersama SK sebelum kematiannya. Hasil autopsi yang masih ditunggu diharapkan dapat mengungkap penyebab pasti kematian dan memastikan adanya unsur pidana.
Di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang anak perempuan berusia 12 tahun, NJ, ditemukan tewas di sebuah rumah kosong setelah dilaporkan hilang. Penyelidikan polisi dengan cepat mengarah pada penangkapan Ikmal, seorang tetangga korban, yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Ikmal, yang diketahui sebagai pengguna narkoba, mengakui perbuatannya setelah ditangkap.
Kasus ketiga terjadi di Bekasi, di mana seorang anak berusia 2 tahun, MAJ, ditemukan tewas bersama pamannya, G (18), di dalam rumah kontrakan. Polisi menduga G melakukan kekerasan terhadap MAJ sebelum mengakhiri hidupnya sendiri. Tragisnya, tetangga sekitar mengaku tidak mendengar atau melihat adanya keributan sebelum ditemukannya kedua korban.
Rentetan kasus ini memicu keprihatinan mendalam dan sorotan tajam terhadap fenomena ‘filisida’. Filisida, yang didefinisikan sebagai pembunuhan anak oleh orang tua kandung, tiri, atau wali, seringkali diawali dengan tindakan kekerasan. Kasus di Cianjur dan Makassar, khususnya, juga mengarah pada aspek ‘femisida’, yang mengindikasikan kekerasan berbasis gender dengan motivasi yang lebih kompleks.
Kronologi kejadian di Cianjur, yang melibatkan SK, mengungkap kompleksitas permasalahan. Korban tinggal bersama ayah tirinya sementara ibu kandungnya bekerja di luar negeri. Kepala desa setempat mengaku tidak mengetahui secara detail kehidupan keluarga tersebut, sementara warga sekitar menggambarkan SK sebagai sosok yang jarang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan intervensi dini dalam kasus-kasus seperti ini.
Di Makassar, kasus NJ mengungkap betapa kejamnya kejahatan terhadap anak. Keluarga NJ, yang mencari putrinya semalaman, harus menghadapi kenyataan pahit setelah menemukan jenazah NJ di rumah kosong. Penangkapan Ikmal, yang juga dikenal oleh keluarga korban, menunjukkan betapa pentingnya kewaspadaan dan pengawasan terhadap lingkungan sekitar.
Kematian MAJ dan G di Bekasi, yang diduga merupakan kasus bunuh diri yang disertai dengan kekerasan terhadap anak, menyoroti kompleksitas masalah kesehatan mental dan dampak kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakpedulian tetangga sekitar juga menjadi sorotan, menunjukkan kurangnya solidaritas dan kepedulian sosial.
Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah serius di Indonesia. Tercatat 18.123 kasus kekerasan terhadap anak dengan rentang usia 0-17 tahun, dengan kekerasan seksual sebagai jenis kekerasan yang paling dominan, dan sebagian besar terjadi di lingkungan rumah. Data ini menegaskan urgensi untuk mengambil tindakan pencegahan yang lebih efektif.
Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini, mengidentifikasi sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap tingginya kasus kekerasan terhadap anak. Faktor ekonomi, emosional, dan lingkungan sosial memainkan peran penting. Lingkungan padat penduduk dengan tingkat kemiskinan tinggi, tingkat kriminalitas tinggi, serta kurangnya pendidikan dan gangguan kesehatan mental pada orang tua atau pengasuh dapat meningkatkan risiko kekerasan. KPAI juga menyoroti pentingnya penanganan kasus kekerasan seksual dan filisida secara komprehensif.
Dosen Kriminologi UI, Ni Made Martini Putri, menekankan bahwa akar masalah utama dari kejahatan terhadap anak adalah ideologi patriarki dan misogini yang masih kuat di masyarakat. Faktor ekonomi mungkin menjadi pemicu, tetapi ideologi ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya kekerasan. Ketergantungan ekonomi pada pelaku, serta sulitnya akses terhadap informasi dan bantuan, semakin memperburuk situasi. Martini juga menyoroti peran maskulinitas toksik dalam keluarga, di mana ayah merasa berhak melakukan kontrol dan bahkan melakukan kekerasan terhadap anggota keluarga.
Pencegahan kasus kekerasan pada anak membutuhkan intervensi lingkungan yang komprehensif. Ni Made Martini Putri menekankan pentingnya membangun sistem dukungan yang kuat bagi perempuan dan anak. Sosialisasi, sistem pelaporan anonim, informasi rujukan, dan respons cepat terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah langkah-langkah krusial. Peran serta masyarakat, termasuk tetangga dan tokoh masyarakat, sangat penting dalam mengawasi dan melaporkan potensi kasus kekerasan. Namun, perlindungan terhadap pelapor juga harus menjadi prioritas.
Peran negara juga sangat penting dalam menciptakan ruang aman bagi anak dan memberikan perlindungan yang memadai. Diyah Puspitarini menekankan pentingnya kerjasama antar kementerian dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Meskipun anggaran Kemen PPPA mengalami efisiensi, upaya pencegahan harus tetap berjalan melalui layanan pengaduan dan langkah-langkah lain yang dapat dijangkau. Pemerintah daerah juga perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk perlindungan anak.
Selain itu, kebijakan pemerintah harus memastikan kepastian dan keadilan bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak. Penyederhanaan prosedur administratif, seperti pembuatan akta kelahiran, sangat penting untuk memastikan anak-anak mendapatkan akses terhadap layanan dasar dan perlindungan.
Kasus-kasus kekerasan pada anak ini adalah pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, masyarakat, dan keluarga harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Peningkatan kesadaran, edukasi, dan penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan. Mencegah kekerasan pada anak bukan hanya tentang melindungi generasi mendatang, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang lebih beradab dan berkeadilan.
Artikel ini dikembangkan dari laporan berbagai sumber untuk Mediasimoraya.com dengan penambahan analisis dan konteks.
