Petani Karanggatak dan Bade Keluhkan Jatah Pupuk Subsidi Habis, Kartu Tani Diduga Belum Dikembalikan

oleh -9 Dilihat

Boyolali, Mediasimoraya.com – Penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Desa Karanggatak dan Desa Bade menjadi sorotan setelah sejumlah petani mengeluhkan jatah pupuk yang disebut telah habis, meski mereka mengaku masih memiliki alokasi yang belum ditebus.

Keluhan tersebut mengarah pada Kios Pengecer Lengkap (KPL) Agung Abadi. Sejumlah petani mempertanyakan transparansi penyaluran pupuk subsidi, terutama terkait sisa alokasi pupuk yang menurut mereka masih tercatat sebagai hak penerima, tetapi saat hendak ditebus justru dinyatakan habis.

Situasi ini memunculkan keresahan di kalangan petani, terlebih menjelang masa tanam yang membutuhkan ketersediaan pupuk untuk menunjang produktivitas pertanian.

Beberapa petani mengaku masih memiliki sisa jatah pupuk subsidi antara satu hingga tiga sak. Bahkan, terdapat petani yang menyatakan belum pernah melakukan penebusan pupuk pada alokasi tahun berjalan.

Namun, ketika hendak mengambil pupuk, mereka mengaku mendapatkan informasi bahwa jatah yang tersedia sudah habis dan harus menunggu alokasi tahun berikutnya.

“Jatah pupuk kami seharusnya masih ada. Bahkan ada yang belum mengambil sama sekali, tetapi ketika ditanyakan ke kios justru dikatakan sudah habis dan harus menunggu tahun depan,” ungkap salah seorang petani.

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian data alokasi, catatan transaksi penebusan, serta realisasi distribusi pupuk subsidi kepada penerima yang terdaftar.

Petani Mempertanyakan Transparansi Penebusan

Bagi petani, pupuk subsidi merupakan kebutuhan penting untuk mendukung kegiatan pertanian. Ketika alokasi yang mereka yakini masih tersedia dinyatakan habis, kepastian mengenai status penebusan menjadi hal yang sangat dibutuhkan.

Petani berharap terdapat penjelasan yang terbuka mengenai jumlah alokasi masing-masing penerima, waktu transaksi, volume pupuk yang telah ditebus, serta sisa kuota yang masih tersedia.

Apabila terdapat transaksi penebusan atas nama petani, data tersebut diharapkan dapat diperiksa dan dicocokkan dengan keterangan pemilik alokasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kerugian bagi petani.

Kartu Tani Diduga Belum Dikembalikan kepada Pemilik

Selain persoalan alokasi pupuk, sejumlah petani juga mengeluhkan kartu tani yang disebut masih berada di pihak kios pengecer dan belum dikembalikan kepada pemiliknya.

Kondisi tersebut menambah keresahan petani, karena kartu tani merupakan sarana yang berkaitan dengan akses penebusan pupuk bersubsidi bagi penerima yang terdaftar.

Petani berharap kartu yang masih berada di kios segera dikembalikan kepada pemiliknya serta diberikan penjelasan mengenai status dan penggunaan kartu tersebut selama berada di luar penguasaan petani.

Penggunaan kartu maupun identitas penerima dalam transaksi penebusan pupuk subsidi semestinya dapat ditelusuri melalui catatan transaksi dan sistem yang berlaku, sehingga setiap penebusan memiliki kejelasan penerima, jumlah, waktu, serta tujuan distribusinya.

Dugaan Penjualan ke Luar Wilayah dan Harga di Atas HET

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah adanya keluhan mengenai dugaan penjualan pupuk subsidi ke luar wilayah distribusi, penjualan dengan harga yang diduga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), serta penggunaan kartu tani yang masih berada di kios untuk transaksi penebusan.

Sejumlah petani dan perangkat desa disebut telah menyampaikan keluhan maupun peringatan terkait persoalan tersebut. Namun, dugaan itu masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan data distribusi, bukti transaksi, keterangan pihak-pihak terkait, dan pengawasan langsung di lapangan.

Jika terbukti terjadi penyaluran tidak sesuai ketentuan, hal tersebut perlu ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan pengawasan pupuk bersubsidi.

Pupuk bersubsidi merupakan barang yang penyaluran dan pemanfaatannya diatur pemerintah. Karena itu, distribusi harus dilakukan sesuai ketentuan penerima, alokasi, wilayah penyaluran, serta harga yang berlaku.

Petani Minta Dinas dan Pengawas Turun Tangan

Sejumlah petani Desa Karanggatak dan Desa Bade berharap persoalan ini tidak berhenti pada keluhan semata. Mereka meminta dinas pertanian, distributor pupuk, pengawas pupuk bersubsidi, serta pihak berwenang melakukan penelusuran menyeluruh terhadap penyaluran pupuk di KPL Agung Abadi.

Penelusuran diharapkan dapat mencakup:

  • Pemeriksaan data alokasi pupuk subsidi masing-masing petani.
  • Pencocokan data penebusan dengan pengakuan petani.
  • Penelusuran transaksi menggunakan kartu tani maupun identitas penerima.
  • Pemeriksaan harga jual pupuk terhadap HET yang berlaku.
  • Penelusuran dugaan penjualan pupuk ke luar wilayah distribusi.
  • Klarifikasi terkait kartu tani yang dilaporkan belum dikembalikan kepada pemiliknya.

Petani berharap pemeriksaan dilakukan secara objektif dan transparan, sehingga apabila terdapat kesalahan administrasi dapat segera diperbaiki, sedangkan jika ditemukan pelanggaran dapat ditindak sesuai ketentuan.

Menunggu Klarifikasi dan Hasil Penelusuran

Polemik ini menyisakan pertanyaan yang perlu dijawab melalui data dan pemeriksaan faktual. Mengapa sejumlah petani mengaku belum menebus pupuk, tetapi alokasinya disebut sudah habis? Bagaimana riwayat transaksi penebusan atas nama para petani tersebut? Apakah penyaluran pupuk telah sesuai dengan alokasi, ketentuan harga, dan wilayah distribusi?

Jawaban atas pertanyaan tersebut penting agar tidak ada petani yang kehilangan akses terhadap pupuk subsidi akibat persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan distribusi.

Hingga berita ini diterbitkan, berbagai keluhan dan dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari pihak KPL Agung Abadi dan instansi terkait. Redaksi Mediasimoraya.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pemilik kios, distributor, pemerintah desa, dinas terkait, maupun pihak lain yang berkepentingan untuk menyampaikan penjelasan secara proporsional.

Media Simo Raya akan terus berupaya menelusuri perkembangan persoalan ini demi menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik.